Penghasilan yang Dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Contoh Perhitungannya

     PPh Pasal 4 Ayat 2 - Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
     Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 Ayat 2 antara lain: 
   1) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- Objek PPh final adalah sewa tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
- Tarif PPh final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak (WP) orang pribadi maupun badan.
- Jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan). 
   2) Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB)
- Objek PPh final adalah:
    a. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
    b. Perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.
- Tarif PPh final adalah:
    a. 2.5% dari jumlah bruto nilai PHTB.
    b. 0% atas PHTB kepada pemerintah.
- Pembebasan PPh final dapat diberikan atas PHTB kepada:
    a. Orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 60.000.000 (dibawah PTKP)
    b. Pengalihan harta yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.
    c. Orang pribadi atau badan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara.
    d. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak (seperti: pemerintah dan perwakilan negara asing)
   3) Jasa Konstruksi 
     Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- Tarif dan dasar pengenaan PPh final:
Nb: Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 tetap walaupun WP tidak memiliki NPWP

      Contoh Perhitungan
      Instansi Z (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi  (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT. Konstruksi (NPWP: 02.777.777.7-15.000) pengusaha yang memiliki kualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai jasa sebesar Rp 500.000.000 dan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 50.000.000 pada tanggal 02 Juli 2012. Maka pajak yang harus dipotong oleh instansi Z atas jasa tersebut adalah:
  Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000
  PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong: 
- Tarif PPh x nilai jasa: 2% x Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000
- PPN dipungut: 10% x Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000
- Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000
Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan - total PPN dan PPh dipungut/dipotong)
  = Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp 490.000.000
 Semoga bermanfaat :)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pengenalan Alat-Alat Laboratorium Ekologi Akuatik dan Implementasi Penggunaanya

Pengenalan Alat-Alat Laboratorium dan Implementasi Penggunaanya Kirana E.R (171810401003) ,Ridhotul I (171810401005) ,Linda D.S (171810401011) ,Millah N.W (171810401012) ,Erinda R (171810401013) ,Ela A (171810401036) ,Verninda E.C (171810401059) Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 e-mail : elaapriliyantihasanah@gmail.com ABSTR AK Ekologi akuatik merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme di perairan dengan lingkunganya. Ekologi perairan mencakup banyak ekosistem seperti ekosistem air tawar, ekosistem laut, ekosistem payau dan ekositem kolam. Terdapat beberapa faktor fisika dan kimia yang mempengaruhi ekosistem perairan yaitu kecerahan, salinitas, pH, kecepatan arus, suhu dan lain lain. Untuk mengetahui keadaan atau kondisi suatu perairan tertentu diperlukan alat- alat tertentu ya...
Baca selengkapnya

Apa itu NetBeans (IDE)?

Bagi orang yang ingin memulai untuk mempelajari sebuah Bahasa Pemrograman  terutama "Java", mungkin akan bertanya-tanya, apa itu NetBeans (IDE)? setelah itu kalian akan mencoba mencari tahu. Sebelum itu, saya akan menuliskan pokok pembahasan pada artikel kali ini diantaranya: • Pengertian NetBeans dan Sejarang Singkat NetBeans • Pengertian NetBeans (IDE) Langsung saja simak pembahasannya! NetBeans (IDE) merupakan produk dari NetBeans, saat ini terdapat dua produk dari NetBeans yaitu NetBeans IDE dan NetBeans Platform. Tapi pada artikel ini kita akan membahas tentang NetBeans (IDE) itu sendiri. NetBeans didirikan oleh Sun Microsystems pada bulan Juni 2000 dan NetBeans ini merupakan proyek kode terbuka atau biasa disebut O pen Source . Proyek ini bisa dikatakan sangat sukses karena memiliki pengguna, komunitas dan mitra yang terus bertambah. Sebelum masuk pada pengertian NetBeans (IDE), saya tebak hampir semua dari pembaca akan bertanya apa kepanjangan dari IDE. IDE sendiri...
Baca selengkapnya

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) - Review Baseline

Gambar
    Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) / Mid Term Expenditure Framework (MTEF) adalah Proses penyusunan anggaran berdasarkan kebutuhan dan perspektif (waktu) lebih dari satu tahun dengan mempertimbangkan implikasi biaya tahun berikutnya yang dituangkan pada forward estimate (memiliki durasi 3 tahun).     Review Baseline adalah kegiatan menganalisis angka KPJM yang dilakukan oleh Kementerian / Lembaga untuk indikasi awal anggaran pada tahun anggaran (TA) dan target kinerja direncanakan.  Tujuan Implementasi KPJM   1. Pengalokasian sumber daya yang optimal pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu menengah.    2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.    3. Membuat fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas.    4. Meningkatkan disiplin fiskal.    5. Menjamin kesinambungan fiskal.     Sebelum tahun 2017 penyusunan KPJM dilakukan secara Bottom Up . Penyusunan KPJM sec...
Baca selengkapnya